Eksistensi Badan Perwakilan Desa [BPD] dan Pemerintah Desa dalam Pemerintahan Desa : studi pada BPD di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah

Dengan adanya reformasi politik telah membawa perubahan sampai kepada kehidupan masyarakat di pedesaan secara menyeluruh. Selama tiga decade lebih masyarakat di pedesaan dijadikan obyek pembangunan yang dikonstruksi oleh pemerintah pusat. Masyarakat kehilangan peranserta dalam pengambilan keputusan dan kehilangan inisiatif serta prakarsa yang timbul dari masyarakat itu sendiri demi kemajuan desa. Demokratisasi di desa terasa hilang, sehingga yang terlihat hanyalah mereka yang berkuasa yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan melakukan perubahan. Dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan akan dapat menjadi jembatan menuju demokratisasi di desa. Salah satunya dengan lahirnya lembaga baru di tingkat desa yang kita kenal dengan sebutan Badan Perwakilan Desa (BPD). BPD menjadi lembaga legislative di tingkat desa yang beranggotakan para pemuka-pemuka masyarakat yang mempunyai wewenang untuk mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Pelaksanaan APBDes dan juga pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat atau desa. Selain itu BPD juga mempunyai wewenang untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa dan APBDes. Berangkat dari keinginan untuk melihat sejauh mana eksistensi dari Badan Perwakilan Desa di Desa Papahan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan demokratisasi di desa, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Papahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat mekanisme pembentukan BPD, hubungan BPD dengan Kepala Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa dan Anggaran Pemdapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Deskripsi yang dimaksud adalah gambaran tentang pola hubungan yang muncul antara BPD dengan Kepala Desa dan gambaran tentang Eksistensi BPD dalam Pemerintahan Desa serta peraturan-peraturan yang telah dihasilkan BPD dengan Kepala Desa. Hal ini untuk memperlihatkan BPD dalam sistem Pemerintahan di Desa secara utuh. Data-data yang diperoleh peneliti dikumpulkan dengan teknik observasi ke lokasi penelitian, wawancara yang kemudian dianalisa secara kualitatif