Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat : studi kasus Pembangunan Malang Town Square

Reformasi yang dilakukan di Indonesia mencakup dua isu sentral yaitu desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah. Kedua agenda reformasi tersebut ingin mendekatkan jalannya pemerintahan kepada rakyat sehingga akses setiap warga negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya semakin besar dan begitu pula sebaliknya. Desentralisasi ditandai dengan hadirnya satuan pemerintahan teritorial yang lebih kecil dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah. Sedangkan upaya pengembangan otonomi daerah ditandai dengan dicanangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang tersebut dilakukan pemisahan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang dimaksudkan untuk menempatkan DPRD sebagai komponen penting dan sentral dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. DPRD merupakan wahana untuk melaksanakan demkorasi Pancasila di tingkat lokal sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat lewat lembaga perwakilan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk-bentuk aspirasi masyarakat dan mekanisme penyampaian aspirasi serta upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat tersebut, selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui lebih dalam bagaimana upaya darp DPRD dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan Malang Town Square yang banyak mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat Kota Malang. Fokus dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kota Malang serta bagaimana mekanisme penyampaian aspirasi tersebut, serta bagaimana pula DPRD Kota Malang menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan Malang Town Square. Adpun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu hasil dari wawancara antara peneliti dengan berbagai nara antara lain Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Ketua Komisi A sampai dengan Komisi D dan anggota sekreatriat DPRD Kota Malang. Sedangkan data sekunder yakni dokumentasi berupa tata tertib DPRD, arsip-arsip tentang aspirasi masyarakat dan laporan-laporan, serta media masa lokal seperti koran dan majalah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kantor DPRD Kota Malang maka peneliti memperoleh data-data. Hasil analisa data yang telah didapatkan oleh peneliti menunjukan bahwa masyarakat Kota Malang sudah cukup banyak berpartisipasi dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal, baik itu dengan penyampaianaspirasi secara langsung atu tidak langsung. Sedangkan dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang berhubungan Malang Town Square, DPRD Kota Malang masih harus berupaya lebih profesional dan tanpa tekanan dari pihak manapun, serta juga harus bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota Malang