Strategi Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Menghimpun Pendapatan Asli Daerah : studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang

Sejak Januari 2001 bangsa indonesia melalui babak baru penyelenggaraan pemerintahan, dimana otonomi daerah dilaksanakan di seluruh Dati II (kota & kabupaten). Hal ini menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar. Keuangan daerah menjadi sangat penting dan strategis dalam menentukan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu, kepada daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang ada, salah satunya adalah dari sektor pajak daerah. Paradigma baru penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk bisa mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang "Pajak dan Retribusi Daerah", dimana telah terjadi penyempitan untuk obyek pajak daerah. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan mengurangi penerimaan daerah dari sektor tersebut. Dengan demikian daerah diharapkan mampu mencari jalan pemecahan sendiri agar penerimaan daerah dari sektor pajak tidak mengalami penurunan. Hal ini ditempuh melalui upaya-upaya peningkatan penerimaan dari berbagai sub sektor pajak yang dipungut oleh daerah, salah satunya Pajak Hotel dan Restoran. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan penerimaan sub sektor Pajak Hotel dan Restoran dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran meliputi pelaksanaan program sosialisasi, peninjauan Peraturan Daerah untuk ditingkatkan, penjaringan obyek pajak baru, peninjauan ulang ketetapan Perda, serta melaksanakan perbandingan dengan daerah lain, disamping juga mendeskripsikan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi peningkatan Pajak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam upayanya meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran telah melakukan beberapa langkah-langkah antara lain; Pelaksanaan program sosialisasi; Peninjauan ulang akan ketetapan Pajak yang berlaku untuk ditingkatkan ; Penjaringan Obyek baru; Studi Banding dalam hal tehnik dan metode yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah lainnya.; Peninjauan ulang Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan agar Kabupaten Malang tidak tertinggal dengan daerah yang lain dalam hal peningkatan Pajak daerah, khususnya Pajak Hotel dan Restoran. Tetapi semua upaya itu masih sangat tergantung pada faktor-faktor yang ada seperti tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang, kendala luasnya wilayah kerja, belum adanya pengharagaan bagi para wajib paja yang berprestasi dan beberapa kendala-kendala lainnya yang muncul dalam penarikan pajak ini. Dari upaya yang dilakukan tersebut, dengan melihat rata-rata pencapaian target Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 1999/2000 sampai tahun anggaran 2005, penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dapat mencapai prosentase antara 100,49 % – 149,53 %. Dengan demikian Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam mengupayakan peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sudah cukup berhasil. Walaupun dilihat dari kontribusinya terhadap PAD, Pajak Hotel dan Restoran menyumbangkan penerimaan yang masih tergolong sangat kurang . Dengan demikian Dinas Pendapatan harus lebih teliti terhadap keadaan dan potensi daerah yang ada, serta harus lebih mengiatkan lagi upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan sehingga nantinya penerimaan dari sub sektor Pajak Hotel dan Restoran dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan juga dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah serta dapat membantu meningkatkan laju pembangunan di daerah