Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah : studi kasus pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

Dalam penulisan skripsi ini mengangkat judul "Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang". Hal ini dilatarbelakangi Lahirnya Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diawali oleh berbagai ketidaksempurnaan dari peraturan perundangan yang lebih dulu terbit, yaitu terhadap UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Salah satu perubahan yang mendasar dalam substansi Undang-undang No.32 Tahun 2004 terdapat pada Pasal 24 ayat (5): "Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan". Sebab diyakini, pemilihan langsung merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat. Kabupaten Malang memiliki kondisi politik yang sangat kondusif. Ini dibuktikan dengan diselenggarakannya Pilkada pada bulan September 2005 yang berlangsung aman dan lancar dan berkesinambungan. Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung, merupakan pondasi menuju terciptanya check and balance yang efektif terhadap kepala daerah. Dengan Kepala daerah dipilih secara langsung, maka sang kepala daerah langsung dari rakyat. Ia harus memuaskan aspirasi rakyat sebagai konstituennya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah mekanisme penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang dan (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam penyelenggaraan Pilkada. Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Mekanisme penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang dan (2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dan informasi dilakukan dengan jalan wawancara menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh data yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malang dapat berlangsung dengan aman, tertib, damai dan demokratis sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peruandangan yang berlaku. Walaupun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan waktu dan kurangnya penerangan/ sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Sedangkan masalah money politik atau janji-janji pemberian uang dan atau materi lainnya untuk mempengaruhi sikap pemilih masih kerap dijumpai dalam Pilkada 2005