Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar : suatu Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Pada SDN Klojen II Malang

Proses implementasi kebijakan seringkali tidak dapat lepas dari adanya penyimpangan datau paling tidak menemui hambatan yang menyebabkan kebijakan tidak dapat terimplementasi sempurna. Analisis implementasi kebijakan memegang peran penting dalam mengidentifikasikan aspek-aspek sosial, politik dan ekonomi dalam lingkungan kebijakan itu diimplementasikan. Terlebih lagi pada kondisi negara berkembang dimana kebijakan merupakan alat bagi pelaksanaan pembangunan, tidak terkecuali pembangunan dunia pendidikan. Bergulirnya globalisasi telah mempengaruhi perubahan dalam dunia pendidikan, baik dunia pendidikan internasional maupun dunia pendidikan nasional. Menurut pendapat Dave Hill serta H.A.R Tilaar perubahan dunia pendidikan seringkali dipengaruhi oleh aspek-aspek politik, dimana pada dewasa ini yang tampak adalah kecenderungan neoliberalisme yang mengarah pada komersialisasi pendidikan. Perubahan sistem pendidikan nasional dengan penetapan Kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dipandang sebagai jawaban atas tuntutan peningkatan mutu pendidikan nasional serta memenuhi tantangan persaingan global. SDN Klojen II Malang merupakan lembaga pendidikan yang sejak tahun ajaran 2004-2005 telah mengimplementasikan kebijakan KBK pada sistem pembelajarannya serta bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan lulusannya. KBK merupakan model belajar yang mengutamakan penguasaan kompetensi bagi siswa setiap jenjang pendidikan dengan menggunakn model belajar berbasis holistik yaitu memandang siswa sebagai manusia seutuhnya yang memiliki kelebihan dan kekurangan, setiap siswa memiliki kemampuan menerima pelajaran yang berbeda-beda. Oleh karena itulah sistem belajar KBK lebih berorientasi pada kegiatan dan pengalaman praktis serta membutuhkan ketersedian sumber daya pendukung yang cukup besar. Implementasi kebijakan KBK pada SDN Klojen II Malang menunjukkan bahwa sejak KBK mulai dilaksanakan telah menaikkan anggaran operasional sekolah. Kebutuhan akan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar sangat dibutukan. Fasilitas yang dimiliki sebelumnya belum mampu menjawab tuntutan belajar KBK. Bahkan sumber daya guru dan tenaga karyawan yang tersedia dianggap tidak memenuhi kebutuhan belajar KBK. Kebutuhan anggaran pendapatan bagi pelaksanaan operasional sekolah telah dibantu oleh kebijakan pemerintah melalui pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun bantuan ini dirasakan belum mencukupi kebutuhan anggaran pendapatan sekolah. Untuk itulah bantuan dan peran serta orang tua siswa lebih ditingkatkan lagi, yaitu melalui penarikan uang sumbangan pembangunan dari siswa baru, iuran siswa setiap bulan, serta melalui pembentukan paguyuban kelas dan dewan sekolah. Upaya peningkatan mutu pendidikan di SDN Klojen II Malang telah terdefinisi dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Sayangnya kebijakan peningkatan mutu tersebut hanya pada peningkatan mutu sumber daya manusia belum menyentuh pada peningkatan fasilitas belajarnya. Analisis implementasi kebijakan KBK pada SDN Klojen II Malang menunjukkan bahwa selama pemerintah selaku perumus kebijakan belum mempu bertindak sebagai fasilitator, yang dalam kerangka implementasi kebijakan KBK lebih pada penyediaan bantuan dana dan fasilitas belajar, maka implementasi KBK akan mengarah pada komersialisasi pendidikan