Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Organik : studi pada Perum Jasa Tirta I Malang

Pajak merupakan iuran partisipasi rakyat kepada Negara berdasarkan kemampuan masing – masing yang dapat dipaksakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Peran pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 mempunyai kedudukan yang strategis dalam memberikan kontribusi sebagai sumber dana untuk mensukseskan pembangunan nasional agar tercipta masyarakat yang adil, makmur dan merata. Masalah yang timbul dari hasil penelitian ini adalah apakah pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Organik di Perum Jasa Tirta I Malang telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Berkaitan dengan masalah tersebut maka penulisan laporan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan. Jenis penelitian yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah deskriptif. Fokus penelitiannya adalah pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Organik di Perum Jasa Tirta I Malang. Obyek penelitian bertempat di Perum Jasa Tirta I Malang dan subyeknya adalah Pegawai Organik di lingkungan Perum Jasa tirta I Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah: 1. Wawancara 2. Metode Observasi dan 3. Analisa Dokumen. Adapun tahapan yang ditempuh dalam menganalisa data adalah, melakukan pengelompokan terhadap data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data kemudian melakukan penghitungan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji Pegawai Organik sesuai dengan tata cara yang dilakukan oleh perusahaan, menganalisa penghitungan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji pegawai Organik yang dilakukan oleh perusahaan, berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, setelah menganalisa data, maka dibuat kesimpulan atas hasil analisa serta memberikan beberapa saran pada perusahaan yang diteliti. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah terjadinya perbedaan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dengan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh mengenai bidang perpajakan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kesalahan penghitungan adalah dengan meningkatkan kualitas pegawai yang bersangkutan dengan memperkaya pengetahuan dan mengikuti informasi tentang perpajakan dan diupayakan mengetahui perkembangan terbaru mengenai perpajakan