Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pembiayaan Pendidikan (Studi di DPRD Kota Kediri)

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pembiayaan Pendidikan Di Kota Kediri. Hal ini dilatarbelakangi karena belum tercapainya totalitas anggaran pendidikan sebagaimana telah digariskan dalam Konstitusi sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Kediri. Dalam upaya mengetahui bagaimana DPRD Kota Kediri dalam menjalankan fungsinya sebagai fungsi anggaran dalam pendidikan. Maka metode pendekatanyang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji masalah yang diteliti dari segi ilmu Hukum Administrasi Daerah dan dengan melihat kenyataan yang ada didalam DPRD dan masyarakat kota Kediri tentang pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam rangka optimalisasi pembiayaan pendidikan di kota Kediri. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu: pertama, Bahwa pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam rangka optimalisasi pembiayaan pendidikan di kota Kediri belum sepenuhnya berjalan dengan baik atau belum mencapai target yang telah dianggarkan oleh DPRD sehingga belum sesuai dengan salah satu Misi kota Kediri, yaitu meningkatkan aksebilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan bermutu untuk peningkatan derajat kesehatan dan kualitas sember daya manusia. DPRD kota Kediri juga kurang memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya partisipasi masyarakat dan efisiensi dan efektifitas anggaran. Kedua, Bahwa kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dalam rangka optimalisasi pembiayaan pendidikan di kota Kediri dikarenakan beberapa kendala yaitu belum meratanya anggaran pendidikan dalam pemberian bantuan subsidi pendidikan dan program peningkatan sarana dan prasarana di sekolah, yaitu : masih banyaknya gedung sekolah dan perabot sekolah yang ada di kota Kediri yang tidak layak untuk digunakan. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka DPRD kota Kediri dalam fungsinya sebagai fungsi anggaran dalam menyikapi kendala-kendala tersebut kiranya efektif bilamana terus didorong agar pihak sekolah melakukan efisiensi anggaran