Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Guru Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Murid

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga Negara menjamin segala perlindungan hukum bagi masyarakatnya dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia salah satunya adalah jaminan terhadap hak asasi manusia yang disebutkan pada pasal 28, jaminan tersebut mencakup hak memperoleh pendidikan yang layak. Didalam lingkup pendidikan terdapat hubungan antara guru dengan murid, hubungan tersebut diatur dalam peraturan-peraturan khusus, diantaranya peraturan yang dimuat di undang-undang tentang perlindungan anak, peraturan tersebut melindungi anak dari berbagai ancaman kekerasan atau penganiayaan baik dilingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pentingnya menjaga dan melindungi anak dari ancaman kekerasan atau penganiayaan dilingkungan sekolah, terkait putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 240/Pid.Sus/2016/PN SDA tentang guru yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dalam putusan tersebut penulis menganalisis berdasarkan tujuan hukum yaitu keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya pertentangan hukum. Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan kepada guru tersebut karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap murid. Namun hakim memerintahkan putusan tersebut tidak perlu dijalani dan diberikan waktu percobaan 6 bulan, dengan syarat terpidana tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan hal tersebut makalah yang dirumuskan adalah unsur perbuatan guru yang melakukan penganiayaan terhadap murid, kriteria perbuatan guru yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, penyelesaian sanksi yang lebih mendidik di bidang pendidikan yang bertujuan mencapai tujuan hukum yaitu keadilan. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang terjadi adalah adanya unsur penganiayaan yang dilakukan guru terhadap murid, adanya kesalahan prosedur hukum, yakni perbuatan guru melakukan kekerasan tidak di benarkan dalam Undang-Undang, adanya pertentangan makna pada Undang-undang Perlindungan Anak sehingga terjadi kesalahan dalam penyelesaian kasus tersebut