Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Illegal Satwa Yang Dilindungi Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat dan menfokuskan mengenai Penegakan hukum terhadap perdagangan illegal satwa yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran Pasal 21 ayat (2) juncto pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terkait perdagangan illegal atas satwa yang dilindungi, serta sanksi pidana masih belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Illegal Atas Satwa Yang Dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur?, (2) Kendala Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya? Penelitian skrisi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologgis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, diketahui bahwa penegakan hukum perdagangan illegal atas satwa yang dilindungi oleh Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, hanya dapat dilaksanakan apabila; bersama-sama dengan Kepolisian membentuk suatu Tim Gabungan, Tersangka tertangkap tangan, serta adanya pelimpahan perkara dari Kepolisian maupun Penyidik PPNS lain kepada Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Adapun dalam praktiknya dilaangan kendala yang dihadapi Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam penegakan hukum perdagangan illegal atas satwa yang dilindungi terdiri dari beberapa faktor, yaitu dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya