Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Penjualan Database Terkait Data Pribadi Konsumen Di Negara Singapura Dan Di Indonesia

Pada Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Data Privacy Terhadap Penjualan Data base Konsumen Di Negara Singapura dan Indonesia. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya kegiatan jual beli data base konsumen secara online, data base yang diperjual belikan tersebut terkait dengan data privasi. Dalam hal ini data privasi merupakan data seorang induvidu yang mempunyai hak atas kerahasiaan yang harus dilindungi dan tidak boleh di publikasikan, karena menyangkut hak privasi individu. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum data privasi terhadap tindakan penjualan Data Base Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? (2) Bagaimana perbandingan ketentuan hukum terkait data privasi terhadap penjualan Data Base Konsumen di Indonesia dan di Singapura? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan secara komparatif (comparatif approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis normatif kualitatif yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kegiatan jual beli database konsumen merupakan kegitan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena data pibadi merupakan data yang dilindungi dan apabila akan menggunakan data tersebut harus disertai izin dari pihak terkait. Dan kegiatan jual beli tersebut bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata dimana objek yang diperjual belikan melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara khusus mengenai Data Privasi. Sedangkan dalam Personal Data Protection Act 2012 singapura mengatur secara khusus mengenai Data Privasi. Dalam peraturan tersebut diatur secara jelas mengenai upaya mediasi apabila terdapat sengketa mengenai data pribadi, dan juga sanksi apabila terjdi pelanggaran hak atas privasi