Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Terkait Pasal 11 Ayat (1) Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Di Kantor Kas Kbpr

Pada skripsi ini, penulis menemukan permasalahan hukum yakni pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terkait Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember. Alasan penelitian ini karena penulis menemukan permasalahan pada pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan yang tidak didaftarkan oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember. Pelaksanaan eksekusi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang-piutang dan perjanjian jaminan fidusia pada Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember, bagaimana pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember jika dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta apa upaya yang harus dilakukan oleh kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember agar pelaksanaan eksekusi sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana penelitian tersebut meneliti peraturan yang dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang ada di lapangan. Selain itu penelitian empiris juga bisa diartikan penelitian yang didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Jenis dan sumber data dalam penelitian yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses eksekusi yang dilakukan oleh Kantor Kas KBPR Eka Usaha Jember tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut baik secara Litigasi, Non-Litigasi, serta upaya preventif untuk mencegah permasalahan tersebut terulang kembali