Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terkait Dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang)

Diberlakukannya otonomi daerah, maka segala sektor perekonomian dan penyelenggaraan pembiayaan daerah menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri, yang sebagian besar diperoleh dari sektor perpajakan. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, salah satu sektor pajak yang sangat potensial adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi yang dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan sumber penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan. Terkait dengan dasar untuk melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah di atur di dalam pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti optimalisasi pajak mineral bukan logam dan batuan serta hambatan dan solusi yang disampaikan oleh badan terkait guna melaksanakan aturan tersebut dengan baik dan mengurangi hambatan yang terjadi sehingga pemungutan pajak menjadi optimal dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah