Efektifitas Penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai Permohonan Pengesahan Badan Hukum Secara Elektronik Oleh Notaris (Studi Di Kantor Notaris Kabupaten

Penulis mengangkat permasalahan tentang Efektifitas Penerapan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai Permohonan Pengesahan Badan Hukum secara Elektronik oleh Notaris di Kabupaten Bekasi. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi banyaknya hambatan dan keluhan dari notaris mengenai permohonan pengesahan badan hukum Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang menyebabkan belum efektifnya pasal tersebut. Berdasarkan hal diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1)Bagaimana efektifitas penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai permohonan pengesahan badan hukum secara elektronik oleh notaris? (2) Apa hambatan dan upaya pihak notaris dalam menerapkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai permohonan pengesahan badan hukum secara elektronik? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Kabupaten Bekasi dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara sehingga memiliki PT dengan jumlah besar yang permohonan pengesahan badan hukumnya dilakukan oleh notaris. Data primer dan sekunder yang diperoleh Penulis diolah dengan teknik deskriptif kualitatif. Populasi dan sampel diperoleh dari notaris Kabupaten Bekasi. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pasal 9 UUPT belum efektif pelaksanaannya pada notaris Kabupaten Bekasi, secara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Selain itu, Notaris Kabupaten Bekasi mengalami beberapa hambatan antara lain: rendahnya pengetahuan penggunaan SABH, kurangnya simpati terhadap informasi pada SABH, Nama PT yang diajukan mirip dengan nama PT lainnya, Kendala yang timbul dari SABH dan sulitnya menghubungi call center Kemenkumham RI. Namun Notaris Kabupaten Bekasi telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut