Implementasi Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Wonogiri Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Tanpa Alasan Yang Tercantum Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada skripsi ini, penulis membahas terkait implementasi hukum oleh hakim Pengdilan Agama Wonogiri dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa alasan yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Latar belakang penelitian ini adalah dalam Putusan Nomor 0302/Pdt.G/2013/PA.Wng dan putusan Nomor 0050/Pdt.G/2014/PA.Wng permohonan Poligami yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Wonogiri dengan alasan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa ikatan perkawinan yang sah, akibat dari hubungan tersebut mengakibatkan wanita tersebut sampai mengandung. Hakim Pengadilan Agama Wonogiri mengabulkan permohonan tersebut yang dalam kenyataanya istri dari pemohon tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu apabila : 1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3.isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Karya tulis ini memiliki rumusan masalah: (1).Apakah pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim Pengadilan Agama Wonogiri dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa alasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ? (2).Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Wonogiri tersebut dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa alasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan norma hukum. Berdasarkan hasil penelitian Majelis hakim dalam mengabulkan Permohonan poligami tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum karena dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim wajib menggali,mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” sehingga demi kemaslahatan yang lebih besar maka rumusan-rumusan hukum dapat disimpangi dengan alasan demi melindungi yang lemah (dalam kesempitan) dari pihak calon istri dan menghilangkan mafsadat (kerusakan) bila tidak dinikahkan. Sesuai dengan fiqih yang artinya : “Menolak segala hal yang mendatangkan kerusakan lebih diutamakan dari pada hal yang mendatangkan kemaslahatan”. Yang artinya walaupun didalam Peraturan Perundang-Undangan tidak dijelaskan pasal mengenai hal yang menjadi syarat diajukannya poligami tetapi karena hakim memiliki kewenangan untuk melakukan recht vinding dan menggunakan ijtihad untuk menemukan hukum guna kemaslahatan