Studi Normatif Sinkronisasi Pembatalan Perkawinan Karena Pelanggaran Atas Perjanjian Perkawinan (Menurut Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 22, 26, 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pe

Dalam skripsi ini, peneliti mengangkat mengenai tidak sinkronnya dan tidak jelasnya peraturan pembatalan perkawinan karena pelanggaran atas perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak diatur mengenai hal itu dalam Pasal 22,26,27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Latar belakang peneliti mengangkat permasalahan ini karena hierarki dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lebih tinggi dari Kompilasi Hukum Islam, namun dalam praktiknya Kompilasi Hukum Islam adalah hukum materiil yang tak bisa dipandang sebelah mata yang mana masih sangat digunakan dalam pedoman umat muslim di Indonesia khususnya Hakim Pengadilan Agama. Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti mengangkat rumusan masalah, yaitu Dasar pertimbangan Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pembatalan perkawinan karena pelanggaran atas perjanjian perkawinan padahal Pasal 22,26,27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya dan Akibat hukum dari tidak sinkronnya Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam dengan Pasal 22,26,27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh peneliti, dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis yang selanjutnya digunakan teknik analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, dasar pertimbangan Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam karena menjunjung tinggi derajat wanita dalam perkawinan, penguasa negara saat itu yang menyusun Kompilasi Hukum Islam menjunjung tinggi kemaslahatan sesuai kaidah fiqhiyyah dan menghindari kemudharatan khususnya dalam perkawinan, serta terbukanya hak bagi istri untuk memfasakhkan perkawinannya dan sesuai juga dengan hadist Nabi s.a.w. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak sinkronnya aturan mengenai itu adalah terganggunya nilai-nilai kepastian hukum dalam nilai-nilai filsafat ajaran Islam dan Undang-undang Perkawinan dan terganggunya kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional. Dengan demikian dibutuhkan kejelian dan ketepatan Hakim Pengadilan Agama dalam mengkombinasikan atau menginterpretasikan antara Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam dan disinkronkan dengan Pasal 22,26,27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan