Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas (PT) Yang Sahamnya Dibeli Dari Uang Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan sarana bagi para pelaku kejahatan korupsi untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dengan cara menyembunyikan ataupun menghilangkan asal-usul uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui mekanisme lalu lintas keuangan. Jika kita menyebut “pencucian uang”, maka didalamnya terdapat pengertian mengenai adanya suatu perbuatan yang bersifat tidak sah, dengan cara cara gelap, atau dengan alasan-alasan tertentu yang bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan yang dapat dihukum. Ketika terjadi hal demikian, maka terjadilah ketidakjelasan pemisahan hak dan kewajiban antara pemegang saham dengan perseroan terbatas karena saham tersebut adalah modal dasar dari perseroan terbatas yang sudah ditanam dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan pembubaran perseroan. Secara terpisah dan independen, Perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama Perseroan dalam membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagaimana layaknya manusia selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar belum berakhir. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti dianalisis menggunakan teknik gramatikal karena tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan saran dan untuk mengatasi kekosongan hukum terhadap perlindungan hukum bagi Perseroan Terbatas yang sahamnya dibeli dari uang hasil tindak pidana pencucian uang, sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Melihat dari Sumber Bahan Hukum yang digunakan oleh peneliti, yaitu Sumber Bahan Hukum Primer, Sumber Bahan Hukum Sekunder, dan Sumber Bahan Hukum Tersier, maka di dalam penelitian ini peneliti mengambil teknik Analisis dengan interpretasi gramatikal, yakni peneliti menafsirkan kata kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku, serta makalah-makalah. Setelah melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan bahwa ada kekosongan hukum terhadap perlindungan hukum bagi perseroan terbatas yang sahamnya dibeli dari uang hasil tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut terbukti dari tidak adanya pengaturan pada peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang- Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan. Namun, kekosongan hukum tersebut dapat dicegah dengan dibuat pengaturan baru di dalam Anggaran Dasar dan Perjanjian