Politik Hukum Nasional Terhadap Gerakan Pramuka (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka)

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Politik Hukum Nasional terhadap Gerakan Pramuka yang difokuskan terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. hal ini dilatar belakangi oleh keberadaan Undang- Undang Gerakan Pramuka yang diharapkan dapat menjadi wadah pembentukan jatidiri bangsa, semangat nasionalisme, dan patriotisme bagi masyarakat Indonesia. akan tetapi hal tersebut masih belum berdampak positif dan sesuai dengan harapan. Diamana pada tahun 2015 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengusulkan dilakukannya perubahan Undang-undang tentang Gerakan Pramuka melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga hal ini menjadi sangat miris jika kita lihat masa berlaku undangundang tersebut masih 5 tahun sedang berjalan. Undang-undang yang memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara seharusnya dibentuk dengan tujuan yang jelas, rumusan yang sesuai, memiliki kepastian hukum, berkesinambungan, keserasian dan keselarasan. sehingga suatu undang-undang yang dibentuk dalam jangka waktu yang lama dapat bertahan dan sesuai dengan kondisi masyarakat dimasa depan dengan selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang tersusun secara terarah dan sistematis sebagai politik hukum nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut, maka skripsi ini mengangkat rumusan masalah tentang Bagaimanakah Politik Hukum Nasional terhadap Gerakan Pramuka ? yang kemudian akan turut menjelaskan peranan Gerakan Pramuka dalam pembangunan Nasional jangka Panjang 2005-2025? Kemudian pada Penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan sejarah (Historical approach), Pendekatan perundang-undangan (Statute approach), dan Pendekatan Konsep (Conseptual Approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh oleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis hukum Deskriptif analitis yang dapat dilakukan dengan berbagai metode interpretasi, dalam rangka penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban bahwa Gerakan Pramuka merupakan perwujudan dari hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, X yang wajib untuk dihormati, dilindungi dan diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Politik hukum nasional terhadap Gerakan Pramuka bersifat hukum Progresif yang dipengaruhi oleh perubahan keadaan sosial pada masyarakat. Pasca Reformasi banyak generasi muda dan kaum dewasa yang mulai meninggalakan nilai-nilai Pancasila sebagai Jati diri bangsa, hal ini akibat dari masuknya arus Globalisasi. Undang-Undang No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang merupakan law is tool of social engineering diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut dengan menumbuhkan karakter bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, memiliki semangat Nasionalisme dan Patriotisme, bermoral berdasarkan Pancasila serta menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa melalui Pendidikan kepramukaan. Gerakan Pramuka melalui penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan memiliki peranan stratgis dalam proses pembangunan sumber daya manusia yang ideal dan sesuai dengan yang dicita-citakan. Dimana dalam pendidikan kepramukaan memberikan penanaman nilai-nilai kebangsaan Indonesia, dengan menganut asas Pancasila serta mengamalkan Kode Kehormatan dan Nilai Kepramukaan sebagaimana Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2010. Sehingga diharapkan Gerakan Pramuka dapat mencetak Generasi muda yang berkarakter, memiliki semangat kebangsaan, Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga menurut Penulis Perlu adanya perubahan UU No. 12 Tahun 2010 yang memuat dan mengatur mengenai penataan kembali organisasi Gerakan Pramuka; Penegasan hubungan dan dukungan Pemerintah dengan Gerakan Pramuka; penegasan mengenai peranan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal; Mensinergikan Gerakan Pramuka dengan Revolusi karakter bangsa; dan penyesuaian kewenangan kementerian yang berhak memberikan pengawasan terdahap Gerakan Pramuka. dimana segala perubahan tersebut sangat perlu disinergikan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Nasional tahun 2005-2025 yang terdapat pada UU No. 17 Tahun 2007. Perlu adanya Penguatan dan Perluasan kewenangan Gerakan Pramuka dalam proses pembangunan Nasional dibidang peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkarakter unggul, beretika dan memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme kepada Negara Republik Indonesia