Pada skripsi ini, penulis menulis tentang efektifitas pelaksanaan undang-undang terkait tentang perizinan menebang pohon. Bumi sudah semakin memanas dan tidak seperti dahulu kala akibat polusi yang tidak dapat diserap lebih banyak lagi oleh pepohonan yang semakin berkurang. Dalam keadaan seperti ini, manusialah yang memiliki peran utama dalam perubahan kondisi bumi kita. Dapat dikatakan bahwa manusia yang mengakibatkan perubahan yang besar dalam bumi ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan kita sangat terpengaruh dengan keadaan bumi saat ini. Perubahan yang sangat drastis dan berubah dengan cepat ikut memperburuk situasi kehidupan umat manusia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menyebutkan: “Bumi dan ai...
Hutan di Indonesia keadaannya sekarang cenderung menurun disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya ...
Melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal Perlombaan Umum yang dikontraskan melal...
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab I ketentuan Umum ayat (5) din...
Maraknya penebangan liar (illegal logging) di Indonesia telah meresahkan masyarakat Kab/Kota Malang....
Kegiatan penebangan pohon secara liar atau yang dikenal lebih umum penebangan liar (illegal logging)...
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan...
Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada disekitar kehidupan manusiayang keberadaannya secara...
Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum t...
Pada hakekatnya manusia sejak lahir telah memiliki hak asasi, negara menjamin atas hak-hak warga neg...
Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan satwa ...
Pada dasarnya Tuhan YME menciptakan alam dalam keadaan yang seimbang. Hutan adalah adalah merupakan ...
ABSTRAK Yogyanto Daru Sasongko. S331308012. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Ko...
Undang-undang dasar RI mengamanatkan adanya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun dal...
Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap ...
Pendidikan merupakan hal yang dapat menentukan arah masa depan pribadi seseorang dan masa depan nega...
Hutan di Indonesia keadaannya sekarang cenderung menurun disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya ...
Melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal Perlombaan Umum yang dikontraskan melal...
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab I ketentuan Umum ayat (5) din...
Maraknya penebangan liar (illegal logging) di Indonesia telah meresahkan masyarakat Kab/Kota Malang....
Kegiatan penebangan pohon secara liar atau yang dikenal lebih umum penebangan liar (illegal logging)...
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan...
Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada disekitar kehidupan manusiayang keberadaannya secara...
Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum t...
Pada hakekatnya manusia sejak lahir telah memiliki hak asasi, negara menjamin atas hak-hak warga neg...
Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan satwa ...
Pada dasarnya Tuhan YME menciptakan alam dalam keadaan yang seimbang. Hutan adalah adalah merupakan ...
ABSTRAK Yogyanto Daru Sasongko. S331308012. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Ko...
Undang-undang dasar RI mengamanatkan adanya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun dal...
Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap ...
Pendidikan merupakan hal yang dapat menentukan arah masa depan pribadi seseorang dan masa depan nega...
Hutan di Indonesia keadaannya sekarang cenderung menurun disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya ...
Melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perihal Perlombaan Umum yang dikontraskan melal...
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab I ketentuan Umum ayat (5) din...