Analisis Yuridis Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( Spdp ) Dari Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum Dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System.

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi dengan adanya ketidakjelasan norma yang terdapat pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan pada Pasal 15 huruf b Jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dimana kedua Pasal tersebut mengatur mengenai pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) tentunya mengakibatkan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh penyidik dan sangat berpengaruh terhadap proses peradilan pidana di Indonesia. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan interpretasi