Pengaturan Asas Monogami Berdasarkan Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Wanita

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang pengaturan asas monogami pada UU No 1 Tahun 1974 sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi wanita. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi karena adanya kekaburan norma pada beberapa pasal dalam UU Perkawinan yang juga kurang maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi wanita terutama sebagai dampak dari adanya poligami. kekaburan norma dimana normanya sudah ada hanya pengaturannya yang belum jelas. Terutama pada syarat tersebut, yang dirasa menyudutkan salah satu pihak khususnya wanita. Diharapkan dari penelitian ini, dapat merevisi produk hukum tersebut (UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) agar hal ini dapat memperketat dan membatasi praktik poligami, serta memberikan kepastian dalam hukum, yaitu kepastian yang diberikan oleh hukum melalui produk hukum yang dihasilkan, misalnya revisi atas UU No 1 Tahun 1974 sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi wanita. Yang menarik dari tema ini adalah bagi penulis ada beberapa pasal yaitu terkait syarat alternatif dan kumulatif (pasal 4 dan pasal 5) sifatnya masih menyudutkan kaum wanita serta perlu adanya revisi pasal tersebut guna membatasi praktik poligami dan memperketat aturan poligami sehingga tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaanya. Berdasarkan permasalahan diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana problematika yang terjadi pada pengaturan asas monogami dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ? (2) Bagaimana konsep pengaturan asas monogami terkait kepastian dalam hukum pada undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi wanita? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative, dalam hal ini yang akan diteliti adalah pengaturan terkait asas monogamy yang berlaku di Indonesia dalam UU No 1 Tahun 1974 terutama mengenai kekaburan norma (obscure) serta inkonsisten pada norma tersebut sehingga menimbulkan multitafsir dan pertentangan pada pelaksanaannya serta sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi wanita dan bagaimana pengaturan asas monogamy yang tepat. Jenis bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dengan metode pendekatan utama adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), sedangkan pendekatan pendukung adalah pendekatan kasus (Case Approach) dan 11 pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pada pembahasan pertama, terkait Asas Monogami yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Namun, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif. Namun realitanya banyak ditemukan penyimpangan yaitu dengan melakukan poligami secara illegal atau diluar dari mekanisme yang ada. Akibat dari poligami berdampak pada wanita, mengalami KDRT, kekerasan seksual, mental, fisik, maupun dampak ekonomi. Pada pembahasan kedua, dari hasil penelitian ini penulis memiliki gagasan terkait pengaturan yang tepat yaitu dengan memberikan kepastian dalam hukum, salah satunya dengan membentuk atau menambahkan pasal pembuktian dibagian pasal 4 atau pasal 5 UU No 1 Tahun 1974 yaitu diharuskan melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan kesuburan bagi pasangan suami istri yang ingin berpoligami, sehingga hal ini sebagai syarat mutlak selain itu juga memudahkan hakim dalam pembuktian. Dari penelitian ini disimpulkan masih kurangnya Law Enforcement peran pemerintah dalam membatasi dan memperketat aturan poligami serta masih terlihatnya syarat alternative yang dirasa menyudutkan kaum wanita, karena wanita sebagai obyek dari poligami