Sinergi Bumn Menurut Peraturan Menteri Negara Bumn Per-05/Mbu/2008 Jo Per-15/Mbu/2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Sinergi BUMN Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Pilihan judul ini dilatar belakangi karena munculnya gagasan dalam kementerian BUMN untuk melakukan sinergi BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan cara melakukan penunjukan langsung antara anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi BUMN. Dimana KPPU mempersepsikan penunjukan langsung dalam sinergi BUMN sebagai sebuah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yaitu pasal 19 huruf d dan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, sedangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 BUMN mendapat pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03 Tahun 2010. Contohnya pada penelitian ini adalah Penyediaan Jaringan Telekomunikasi dan Implementasi “layanan electronic point of sales (e-Pos)” di Bandar Udara Soekarno Hatta. Berdasarkan hal diatas, ditarik rumusan masalah : (1) Bagaimana analisa keterkaitan antara Sinergi BUMN dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa Dalam Perpektif Hukum Persaingan Usaha? (2) Apa batasan pengecualian BUMN menurut pasal 51 UU Nomor 5 tahun 1999? (studi kasus Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013)? Karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perUUan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data primer berupa UU dan putusan KPPU dan data sekunder berupa literatur dan wawancara dengan Biro Hukum Kementerian BUMN dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Dalam hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa analisa keterkaitan antara sinergi BUMN dan UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah terjadinya ketidaksinkronan, pertama terjadinya ketidaksinkronan antara UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2008 Jo Per-15/MBU/2012 terkait metoda pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam kedua peraturan tersebut. Kedua, ketidaksinkronan antara dan BUMN, dimana KPPU mempersepsikan mekanisme penunjukan langsung dalam sinergi BUMN termasuk kedalam pelanggaran dalam pasal 19 huruf d dan pasal 22, sedangkan BUMN menganggap sinergi sama dengan efisiensi dan sebagai cara meminimalisir Korupsi dan Suap dalam pengadaan barang dan jasa, namun sinergi dengan mekanisme penunjukan langsung bukanlah sebuah pelanggaran pasal 19 huruf d dan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena sinergi BUMN dilaksanakan melalui penunjukan langsung dan tidak terdapat unsur persaingan didalamnya. Terkait dengan batasan pengecualian BUMN yang dikaitkan dengan Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2013, Sinergi merupakan pengecualian menurut pasal 50 huruf a tetapi bukan merupakan bentuk pengecualian dalam pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak terpenuhinya unsur dalam pasal 51. Ketika KPPU dan BUMN mengacu pada aturan masing-masing, maka UU Nomor 5 Tahun 1999 tetap lebih dahulu diutamakan berdasarkan asas lex superiori derogat legi inferiori sehingga dari permasalahan ini didapat suatu kesimpulan bahwa, antara KPPU dan BUMN harus membuat indikator-indikator tertentu terkait dengan pelaksanaan sinergi BUMN