Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum tentang adanya kekaburan norma dari pengaturan yang mengatur tentang wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk melaksanakan putusan hakim pengadilan atau eksekusi pada perkara tindak pidana korupsi karena terdapat perbedaan pandangan mengenai dapat atau tidaknya JPU KPK melakukan eksekusi terhadap putusan hakim pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dan perbedaan mengenai kriteria putusan tindak pidana korupsi yang dieksekusi oleh JPU KPK serta Jaksa pada instansi Kejaksaan. Dalam UU KPK, wewenang eksekusi ini tidak disebutkan secara eksplisit yang disebutkan secara eksplisit adalah wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit...
Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai peran strategis dalam penanggulangan kor...
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. L...
Negara Indonesia adalah Negara hukum bentuk aplikasi dari Negara hukum tersebut di bentuknya lembaga...
Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif hukum tid...
Peran KPK dalam hal pencegahan adalah memberikan teladan diri sebagai apparat yang bersih, kapabel, ...
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Ta...
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Ta...
Yusnita Mawarni, Dr. Prija Djatmika, SH., MS, Eny Harjati, SH. M. Hum. Fakultas Hukum Universitas Br...
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Ta...
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Ta...
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Ta...
Yusnita Mawarni, Dr. Prija Djatmika, SH., MS, Eny Harjati, SH. M. Hum. Fakultas Hukum Universitas Br...
Yusnita Mawarni, Dr. Prija Djatmika, SH., MS, Eny Harjati, SH. M. Hum. Fakultas Hukum Universitas Br...
Yusnita Mawarni, Dr. Prija Djatmika, SH., MS, Eny Harjati, SH. M. Hum. Fakultas Hukum Universitas Br...
Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah begitu parah dan meluas dalam masyarakat dan ...
Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai peran strategis dalam penanggulangan kor...
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. L...
Negara Indonesia adalah Negara hukum bentuk aplikasi dari Negara hukum tersebut di bentuknya lembaga...
Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif hukum tid...
Peran KPK dalam hal pencegahan adalah memberikan teladan diri sebagai apparat yang bersih, kapabel, ...
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Ta...
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Ta...
Yusnita Mawarni, Dr. Prija Djatmika, SH., MS, Eny Harjati, SH. M. Hum. Fakultas Hukum Universitas Br...
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Ta...
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Ta...
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Ta...
Yusnita Mawarni, Dr. Prija Djatmika, SH., MS, Eny Harjati, SH. M. Hum. Fakultas Hukum Universitas Br...
Yusnita Mawarni, Dr. Prija Djatmika, SH., MS, Eny Harjati, SH. M. Hum. Fakultas Hukum Universitas Br...
Yusnita Mawarni, Dr. Prija Djatmika, SH., MS, Eny Harjati, SH. M. Hum. Fakultas Hukum Universitas Br...
Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah begitu parah dan meluas dalam masyarakat dan ...
Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai peran strategis dalam penanggulangan kor...
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. L...
Negara Indonesia adalah Negara hukum bentuk aplikasi dari Negara hukum tersebut di bentuknya lembaga...