Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Di Kbpr Eka Usaha Jember

Pertumbuhan Ekonomi dan pembangunan yang terus melaju dihadapkan dengan kebutuhan akan pendanaan dalam mencapai kebutuhan di masyarakat. Pendanaan tersebut terfasilitasi melalui Lembaga Keuangan yakni Bank baik swasta atau tidak, bank konvensional, syariah, sampai Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Pendanaan tersebut salah satunya dapat diperoleh dari kredit. Peningkatan aktivitas kredit di masyarakat, presentase bank dalam menghadapi berbagai macam masalah juga semakin meningkat, seperti hilang atau musnahnya obyek jaminan fidusia. Permasalahan tersebut terjadi di KBPR Eka Usaha Jember yang menjadi obyek penelitian bagi Peneliti sebab terdapat lima kasus terkait hilangnya obyek jaminan fidusia tersebut. Permasalahan ini dikarenakan banyaknya Debitur yang menganggap apabila benda yang digunakan sebagai jaminan pada bank hilang atau lepas dari penguasaannya berarti kewajibannya sudah tidak ditanggung lagi oleh debitur. Pihak Debitur dapat beranggapan demikian sebab dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia itu sendiri tidak dijelaskan bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit yang dijamin dengan perjanjian jaminan fidusia tersebut apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia hilang atau musnah. Hal inilah yang seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur dikarenakan ia tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia setelah terjadinya kredit macet. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi Kreditur KBPR Eka Usaha Jember penting dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur atas hilangnya objek jaminan fidusia masih sangat lemah. Perlindungan preventif belum diatur dalam perjanjian kredit dan fidusia, sementara perlindungan represif tertuang dalam klausul perjanjian kredit yang mewajibkan debitur untuk mengasuransikan objek jaminan, sehingga ketika objek jaminan hilang/musnah klaim asuransi menjadi hak kreditur. Hambatan yang dialami oleh pihak KBPR terdiri dari faktor hukum (hambatan substantif, hambatan struktural, dan hambatan budaya), dan faktor non hukum berupa kurangnya kesadaran debitur untuk melunasi hutang, kurangnya koordinasi antara kreditur dan debitur tentang perjanjian kredit, dan kurang tertibnya mekanisme administratif dari pihak bank. Upaya yang dilakukan oleh KBPR untuk mengatasi hambatan dari faktor hukum sejauh ini hanya untuk mengatasi faktor struktural saja yaitu dengan cara mengambil jalur non litigasi berupa negosiasi. Upaya untuk mengatasi hambatan dari faktor non hukum berupa tindakan administratif berupa penghapusbukuan