Implementasi Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Mengenai Kesamaan Hak Anggota Koperasi (Studi Di Koperasi Kosayu Malang)

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (4) UNDANG-UNDANG 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN MENGENAI KESAMAAN HAK ANGGOTA KOPERASI (Studi di Koperasi Kosayu Malang). Pilihan tema ini dilatarbelakangi oleh adanya klasifikasi anggota koperasi yang diterapkan oleh koperasi kredit kosayu terdiri menjadi anggota biasa yang berasal dari karyawan yayasan kolese santo yusup, anggota luar biasa yang merupakan warga negara Indonesia diluar karyawan yayasan kolese santo yusup, anggota khusus diperuntukkan untuk anggota di bawah umur 17 tahun dan anggota istimewa diperuntukkan untuk lansia diatas umur 50 tahun, permasalahan terhadap klasifikasi ini adalah adanya pembedaan hak anggota di dalam perangkat organisasi koperasi kosayu yang disesuaikan dengan golongan anggotanya. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 19 ayat (4) undang-undang no 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menuliskan setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, serta pasal 20 ayat (2) Undang- Undang Perkoperasian yang berisi hak-hak anggota koperasi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (4) UNDANG-UNDANG 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN dalam pengklasifikasian anggota koperasi kosayu yang membedakan hak-hak para anggota dapat dibenarkan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode teknis analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan, bahwa Implementasi pasal 19 ayat (4) UU 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengenai kesamaan hak anggota dalam pengklasifikasian anggota yang diterapkan koperasi kosayu dapat dibenarkan, karena kesamaan hak anggota disini tidak diterapkan secara penuh, koperasi kosayu melakukan improvisasi guna mengembangkan usaha, tetapi tidak bertentangan sepenuhnya dengan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Yang menjadi hambatan internal dalam implementasi kesamaan hak anggota adalah faktor sejarah dan pembatasan hak anggota untuk ikut berorganisasi di dalam pasal 16 anggaran dasar Koperasi Kosayu, hambatan eksternalnya dinas koperasi dalam tugas fungsinnya kurang mempertimbangkan norma Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan dinas koperasi. Upaya untuk mengatasi hambatan internal dengan mematahkan anggapan kesamaan hak akan merubah sejarah koperasi kosayu dan perubahan x terhadap anggaran dasar, upaya hambatan eksternal dinas koperasi mempertimbangkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sebagai salah satu pedoman dalam tugas fungsinya dan diperlukan adanya sanksi yang tegas dari dinas koperasi.