Analisa Jangka Waktu Penangkapan Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjelaskan bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan kepada setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme dengan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 7x24 jam. Dalam penelitian kali ini meninjau pasal 28 tersebut dari perspektif Internasional Covenant on Civil and Political Rights dan membandingkan dengan pengaturan jangka waktu penangkapan terduga teroris di negara lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach) dengan tehnik analisa data logika deduktif. Yang diawali dengan melihat sejarah dibentuknya undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme khususnya pada pasal 28, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan di negara lainnya yang kemudian penulis memperoleh hasil analisa dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, yaitu: Bagaimana pengaturan jangka waktu penangkapan dalam pasal 28 ditinjau dari perspektif HAM, Bagaimana pengaturan jangka waktu penangkapan terorisme di Negara lain, Bagaimana jika lamanya jangka waktu penangkapan dalam pasal 28 ditinjau dari ICCPR dan dikaitkan dengan perundang-undangan di negara Australia dan Inggris. ICCPR menentukan tidak seorangpun dikenakan penangkapan yang semena-mena, tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan dalam proses penegakan hukum, selanjutnya ICCPR menentukan bahwa setiap orang yang dikenakan penangkapan harus segera dihadapkan kemuka hakim. Dalam hal membandingkan dengan perundang-undangan di Negara lain, penulis mengambil perundang-undangan dari Negara Australia dan Inggris , Criminal Code Act 1995 dan The Terrorism Act 2006. Pasal 28 tindak mencerminkan ketentuan ICCPR yang sangat menghormati hak dasar dari setiap individu. Kemudian Criminal Code Act 1995 dan The Terrorism Act 2006 sama-sama mengatur periode penangkapan awal selama 48 jam atau 2 hari. Sepertinya Australia dan Inggris lebih menghormati hak dasar individu. Jika dianalisa dari ketentuan ICCPR dan perundang-undangan di negara lain maka dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 28 tidak sesuai atau tidak mencerminkan ketentuan dalam ICCPR. Kemudian dalam perbandingan dengan perundang-undangan terorisme di negara lain, Indonesia memberikan waktu paling lama terkait masa penangkapan awal. Hal tersebut yang menimbulkan tingginya potensi pelanggaran hak asasi manusia. Fakta di lapangan sudah cukup membuktikan bahwa aparat penegak hukum dalam menjalakan tugasnya seringkali mengabaikan hak dasar dari setiap individu seperti, hak bebas dari penangkapan yang semena-mena, hak untuk tidak di siksa, dan hak untuk hidup