Urgensi Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

Latar belakang pemilihan tema tersebut adalah pada pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya, akan tetapi terdapat permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tataran prakteknya. Kasus tersebebut diawali dari kasus Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa Muchtar Pakpahan pada tahun 1996. Akhirnya putusan terbut dijadikan yurisprudensi terkait kasus Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan berjalannya waktu, kasus serupa juga beberapa kali terjadi dan hal tersebut makin menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak lagi berjalan karena ketidak sesuaian antara ketentuan dalam undang-undang. Hal tersebut juga mendatangkan kontroversi dalam dunia akademis maupun praktisi karena kita ketahui Jaksa Penuntut Umum selain dia berada di pihak otoritas negara mereka juga mewakili kepentingan korban serta masyarakat. Maka dari itu hal tersebut yang mendorong penulis untuk menganalisis urgensi Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Karena dibalik ketidak sesuaian tersebut perlu diketahui apa urgensi dibalik tindakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Undang-undang (statute approach). Bahan hukum yang diinventaris oleh penulis dianalisis dengan teknik deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan bahan hukum yang sama dan kemudian diintepretasi untuk mengkaitkan makna dari setiap bahan hukum yang telah diinventaris oleh penulis. Selanjutnya dianalisis dan kemudian dihubungkan satu sama lain untuk mencari hubungan dari tiap bahan hukum tersebut. Dengan menggunakan metode seperti yang tertera di atas, penulis menemukan atas urgensi Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, yaitu Jaksa Penuntut Umum memiliki hak yang sama dengan terpidana (tersangka/ terdakwa) dalam hukum acara pidana serta Untuk memperbaiki putusan yang keliru demi terwujudnya tujuan hukum acara pidana yakni menemukan kebenaran materiil