Dinamika Pengaturan Penyaluran Belanja Hibah Pada Badan, Lembaga Dan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Lamongan

Dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 298 ayat (5) tentang penyaluran pemanfaatan belanja hibah terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN), serta Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia, telah menimbulkan dampak terhadap penyaluran belanja daerah terutama belanja hibah di beberapa daerah Indonesia tidak terkecuali salah satunya di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Dinamika Penyaluran Belanja Hibah Terhadap Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamongan? (2) Apa Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penyaluran Belanja Hibah Terhadap Badan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamongan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pemilihan lokasi di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan. Data primer dan data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan dan diketahui bahwa dampak atau keadaan yang terjadi yaitu adanya perubahan struktur dalam pengalokasian belanja hibah dalam perancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan. Selain itu terjadi kekaburan makna hukum dalam hal pemberian manfaat belanja hibah daerah, dikarenakan ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan-peraturan lain yang mendukung dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam pedoman penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Terkait dengan pertanggungjawaban setelah adanya dinamika dalam penyaluran manfaat belanja hibah maka upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, yaitu mensosialisasikan ketentuan peraturan pemberian manfaat belanja hibah yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan ketentuan yang termuat di dalam Surat Edaran Menteri Dalam xi Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam sistematika pengalokasian belanja hibah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah