Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 39?Pid.B/2015/Pn Sit),

Skripsi ini mengangkat permasalahan Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan. Pilihan tema tersebut dilator belakangi oleh adanya kontroversi dalam putusan pengadilan negeri Situbondo nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit dengan terdakwa Asyani. Dalam hal ini terdakwa dinyatakan terbukti memanfaatkan hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga melanggar Pasal 12 juncto pasal 83 Undang- Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam hal ini bertentangan dengan amanat konsideran Undang- Undang Kehutanan dimana masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan pasal 12 juncto pasal 83 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasa Perusakan Hutan ? (2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 39/Pid.B/2015/PN Sit sudah tepat ? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi/ penafsiran terhadap unsur pidana pasal 12 juncto pasal 83 Undang- Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada perbuatan terdakwa dikaitkan dengan penggunaan pasal 12 juncto 83 Undang- undang P3H kurang memenuhi rumusan pasal tersebut. Dari segi barang bukti dimana tidak bisa dipastikan kejelasannya apakah kayu tersebut benar- benar identic dengan kayu yang diambil dari hutan perhutani atau tidak, ketidakjelasan dalam surat dakwaan jaksa dikarenakan tidak menyebutkan tempat tinggal terdakwa apakah berada di sekitar hutan atau tidak. Dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan unsur orang perseorangan, tanpa izin, memuat, membongkar, ,mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan / atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan, dan juga unsur tanpa izin dirasa penulis kurang tepat dan juga kurang pas apabila dikenakan kepada terdakwa. Sebaiknya dilihat kembali pasal 1 angka 6 Undang- undang P3H dimana disebutkan bahwa kelompok masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri tidak termasuk sebagai bagian dari masyaraklat yang secara terorganisasi melakukan perusakan hutan