Model Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Untuk Menjaga Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Model Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Untuk Menjaga Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum, pilihan tema ini dilatarbelakangi oleh adanya syarat penyelenggara pemilihan umum yang membuka peluang untuk masuknya kader partai politik dan pemerintah dalam keberadaannya sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Akan tetapi dalam seleksi yang dilakukan juga memiliki keterlibatan pemerintah dan partai politik dalam model seleksi penyelenggara pemilihan umum. Ketentuan kemandirian penyelenggara pemilihan umum telah termuat dalam UUD NRI 1945, sehingga dalam model seleksi pun sudah seharusnya untuk memperkuat dari sifat kemandirian dari penyelenggara pemilihan umum itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengankat rumusan masalah: (1) Bagaimana keterlibatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan seleksi anggota komisi pemilihan umum menurut peraturan perundang-undangan? dan (2) Bagaimana model seleksi anggota komisi pemilihan umum untuk menjaga kemandirian penyelenggara pemilihan umum? Kemudian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulisakan dianalisis yang dgunakan dalam disiplin ilmu hukum untuk menganalisis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat ditemukan suatu pengertian dalam bahan hukum lainnya, yakni dalam model seleksi penyelenggara pemilihan umum dalam memperkuat kedudukan penyelenggara pemilihan umum dengan sifat kemandirian yang dimiliki untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang jujur dan adil. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis mendapat jawaban atas permasalahan berkaitan dengan kemandirian penyelenggara pemilihan umum yang diawali dari: (1) prinsip keterbukaan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel; (2) syarat calon penyelenggara pemilihan umum tanpa membuka peluang masuknya partai politik dan pemerintah dalam keanggotaannya; dan (3) model seleksi yang dilakukan dalam sistem pemerintahan presidensil dengan keterlibatan Presiden dan DPR agar mampu menjaga kemandirian penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan sifat kemandirian yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu guna menghindari konflik kepentingan yang ada untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil