Pelaksanaan Pasal 55 Huruf B Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Kediri

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Pelaksanaan Pasal 55 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pilihan tersebut dilatar belakangi oleh masih banyaknya aspirasi masyarakat di Kabupaten Kediri yang belum ditampung dan direalisasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, padahal selain menjadi fungsi BPD, dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa diatur pada Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan Pasal 55 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? (2) Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan Pasal 55 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan peneliti yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan melakukan studi lapangan (field research) antara lain dengan cara obsevasi, wawancara dan kuesioner, selain itu juga menggunakan cara studi kepustakaan (library research) yaitu dengan melakukan analisa terhadap bahan-bahan pustakaan, perundangundangan dan data dari internet. Hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Kabupaten Kediri masih belum maksimal. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara dan kuesinoner yang diberikan kepada beberapa masyarakat di Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD dirasa masih kurang karena tidak sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Kendala dari pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap isi pasal tersebut. Upaya yang dilakukan BPD dalam menghadapi kendala tersebut adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan isi pasal tesebut, upaya selanjutnya dengan cara memberikan pelatihan, melakukan perbandingan program dengan desa lain dan melakukan evaluasi kerja, memperbaiki sarana dan fasilitas untuk menunjang kegiatan BPD dan upaya yang terakhir adalah mengadakan pertemuan setiap bulan mulai dari lingkup RT/RW hingga pemerintahan desa dan sesepuh desa dijadikan salah satu anggota BPD yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai magis atau religius dalam penerapan Undang-Undang