Model Alternatif Pengaturan Rekrutmen Sekretaris Desa Yang Proporsional Sesuai Dengan Beban Tugas Dan Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Rekrutmen sekretaris desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 50 ayat (1) yang mengatur persyaratan calon sekretaris desa memiliki muatan materi yang kurang proporsional jika dibandingkan dengan beban tugas dan tanggung jawab sekretaris desa yang semakin berat. Pengaturan rekrutmen sekretaris desa tersebut lebih mengedepankan nilai keadilan sosial (social equity). Nilai efisiensi manajemen (managerial efficiency) kurang diperhatikan yang berfungsi untuk merekrut calon sekretaris desa yang berkualitas yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Tulisan ini membahas dua (2) pokok permasalahan. Permasalahan pertama tentang perbandingan pengaturan rekrutmen sekretaris desa antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan kedua tentang model alternatif pengaturan rekrutmen sekretaris desa yang proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian terkait pengaturan rekrutmen sekretaris desa. Pendekatan sejarah (historical approach) dengan mempelajari sejarah hukum masa lampau untuk memahami hukum masa kini terkait dengan pengaturan rekrutmen sekretaris desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kedua Undang-Undang di atas mempunyai perbandingan yang saling berkebalikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung ketentuan yang mengatur persyaratan kualitas, kemampuan dan keahlian dalam perekrutan sekretaris desa dengan status wajib PNS. Sekretaris desa PNS ini dipilih dan diangkat oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Model alternatif pengaturan rekrutmen sekretaris desa yang proporsional berdasarkan hasil perbandingan yaitu melengkapi nilai keadilan sosial (social equity) yang sudah ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan nilai efisiensi manajemen (managerial efficiency). Kelengkapan nilai efisiensi manajemen dapat ditambahkan dengan kelompok substansi yang menunjukkan kualitas dan kemampuan calon sekretaris des