Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Sanksi Administrasi Bagi Penjual Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Malang No 5 Tahun 2006

Pemilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh banyak terjadi peredaran minuman beralkohol di Kota Malang. Peredaran minuman beralkohol kini merambah di berbagai lokasi mulai dari tempat makan/restoran, cafe, tempat karaoke dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang No 5 tahun 2006 tempat yang diijinkan menjual minuman beralkohol adalah hotel berbintang 3,4 dan 5, restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, bar termasuk pub dan klab malam. Disamping itu dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang no 5 tahun 2006 juga menjelaskan setiap orang atau perusahaan yang menjual minuman beralkohol harus memiliki ijin. Permasalahan yang kini terjadi adalah banyaknya orang atau perusahaan yang menyelewengkan perijinan, seperti contoh ijinnya tempat makan/restoran, namun juga menjual minuman beralkohol. Oleh karena itu di dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Malang no 5 tahun 2006 menjelaskan setiap orang atau perusahaan yang kedapatan menjual minman beralkohol sebagai penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan A,B dan C serta penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan, tanpa memiliki ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perijinan yang berkaitan dengan usahanya dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Penerapan Sanksi Administrasi bagi penjual minuman beralkohol berdasarkan pasal 22 Peraturan Daerah Kota Malang No 5 tahun 2006? (2) Bagaimana hambatan dalam Penerapan Sanksi Administrasi bagi Penjual Minuman Beralkohol di Kota Malang Berdasarkan Perda Kota Malang Tentang Minuman Beralkohol dan solusi untuk menanggulanginya? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Malang no 5 tahun 2006 sampai saat ini tidak diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang selaku pihak yang berwenang memberi dan mencabut ijin minuman beralkohol selama ini tidak pernah ada orang atau perusahaan yang ijin usahanya dicabut. Melainkan semua ix pelaku pelanggaran penjualan minuman beralkohol dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang No 5 tahun 2006