Moratorium Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Tenaga Kerja Indonesia Bidang Penata Laksana Rumah Tangga Yang Bekerja Di Arab Saudi

Dalam skripsi ini, penulis meneliti tentang kebijakan pemerintah tentang perlindungan hukum TKI melalui perlindungan hukum bersifat Represif/Kuratif dengan cara melakukan penghentian pengiriman dan penempatan TKI (moratorium) ke Arab Saudi guna mengurangi permasalahan terhadap TKI di Arab Saudi. Keberadaan Memorandum of Understanding (MoU) masih belum dapat mencegah perlakuan sang majikan/pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap TKI terlebih PLRT yang bertindak sewenangwenang, sehingga pemerintah Indonesia melayangkan kebijakan moratorium TKI terhadap Arab Saudi guna mengurangi permasalahan seperti penganiayaan, pelecehan seksual, kekerasan, perjanjian yang tidak sesuai Perjanjian Kerja dan hal-hal lainnya yang menciderai hak-hak TKI tersebut serta memperbaiki SDM dan pembenahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan TKI. Dengan berdasarkan Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dimana secara umum peraturan perundang-undangan tersebut berisikan tentang upaya perlindungan hukum TKI yang dilakukan oleh pemerintah baik saat masa pra-penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan hingga sampai moratorium TKI. Dalam hal ini TKI yang bekerja pada sektor informal seperti PLRT memiliki kekurangan dalam hal pengetahuan serta kesadaran akan hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap TKI Bidang PLRT yang bekerja di Arab Saudi menurut peraturan Perundang-undangan yang terkait? (2) Apakah moratorium tenaga kerja Indonesia bidang penata laksana rumah tangga di Arab Saudi dapat dikategorikan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap keselamatan TKI? Kemudian penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perlindungan hukum TKI dan dasar moratorium TKI diberlakukan, dengan Pendekatan perundang undangan (statute approach) dan Pendekatan Analitis (Ananlytical Approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder diperoleh dari segala referensi yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer diatas, seperti buku, makalah, jurnal, internet, dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum premier dan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia dan seperti kamus besar bahasa Indonesia. Hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Bahwa perlindungan hukum terhadap TKI telah diatur jelas didalam peraturan perundang-undangan baik dari lingkup nasional maupun lingkup internasional. Seperti perlindungan yang terdapat dalam hukum nasional dimana perlindungan hukum TKI wajib dilakukan saat masa pra-penempatan, masa penempatan dan masa pasca penempatan bahkan dalam hal memberhentikan pengiriman TKI ke negara tujuan guna menyelesaikan dan mencegah timbulnya permasalahan antar TKI dan majikan ataupun pihak ketiga lainnya. Sama halnya seperti peraturan nasional, peraturan perundang-undangan internasional pun melindungi hak-hak TKI baik dari hak atas persamaan, rasa keadilan, merasa aman, kebebasan pribadi, kesejahteraan dan lain sebagainya. Selain itu kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti kebijakan moratorium TKI adalah hal yang dapat dikatakan perlindungan hukum terhadap TKI bersifat Represif, dimana pemerintah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada terlebih dahulu di bidang ketenagakerjaan terlebih TKI sektor informal yaitu PLRT sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan TKI di luar negeri, agar terlihat sifat yang saling mengikat antara peraturan perundang-undangan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab di bidang TKI. Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah bahwa perlindungan hukum terhadap TKI dibagi menjadi dua bagian yaitu nasional maupun internasional, baik dari saat prapenempatan, penempatan maupun pasca penempatan serta dari segi sudut pandang hak-hak TKI tersebut. Pemberian perlindungan terhadap keselamatan dan hak-hak asasi TKI di negara lain harus dijamin keberlangsungannya untuk menghindari tindakan yang tidak nyaman dari pihak-pihak yang berada di negara tempat para TKI itu bekerja. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan perlindungan hukum atas hak dan kewajiban para TKI pemerintah Indonesia wajib membenahi aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan TKI agar lebih terinci, efektif dan tepat sasaran, serta adanya kerja sama diantara pihak-pihak yang wajib bertanggung jawab baik itu dari TKI sendiri maupun majikan dan pihak lainnya yg berada di Indonesia maupun di Arab Saudi