Upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dalam Menangani Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan berdasarkan pasal 39 Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013. Pilihan tema judul tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakefektifan pada upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto, karena didalam peraturan tersebut belum ada peraturan hukum yang tegas dan khusus untuk menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Dan juga semakin banyaknya gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto, maka dari itu penulis membahas mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : 1) Bagaimana efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 ?, 2) Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani ge;andangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto dan bagaimanan solusinya ?. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto, serta untuk medeskripsikan dan menganalisis hambatan yang timbul dari upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Mojokerto besertas solusinya. Kemudian penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dalam hal ini adalah viii 9 peraturan yang dikorelasikan dengan kenyataan dilapangan. Kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu berpedoman pada suatu peristiwa yang ada pada lokasi obyek penelitian dan studi pustaka kemudian dianalis dengan memberikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan berdasarkan pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 2 tahun 2013 ini belum efektif dalam menangani permasalahan tersebut. Sehingga terdapat hambatan-hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Saran dari penulis adalah agar diperinci dan dikhususkan peraturan untuk menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan, penambahan penegak hukum, sosialisasi dan penyuluhan atau upaya secara represif, serta penambahan fasilitas atau saranan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebagai wadah atau tempat untuk pembinaan