Hambatan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Harian Lepas (Studi Di Ud Swd Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Hambatan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Harian Lepas. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya hambatan pelaksanaan dalam pemberian jaminan kecelakaan kerja kepada pekerja harian lepas oleh pengusaha kerupuk di UD SWD sebagai salah satu wujud perlindungan hukum bagi pekerja. Jaminan tersebut diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian jaminan kecelakaan kerja pada pekerja harian lepas di UD SWD? (2) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian jaminan kecelakaan kerja pada pekerja harian lepas di UD SWD? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yurudis sosiologis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat. Metode analisis ini menggunakan langkah-langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terdapat hambatan pelaksanaan kewajiban pemberian jaminan kecelakaan kerja pada pekerja harian lepas di UD SWD lahir dari beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak terlepas dari tanggungjawab pihak pengusaha. Faktor hukum dan penegak hukum, belum ada upaya dari pihak pemerintah atau pengusaha. Faktor sarana atau fasilitas, pihak pekerja jika terjadi masalah langsung mengadu pada pihak pengusaha secara individu. Faktor masyarakat, pekerja sebagian ikut pelatihan kerja dalam program pemerintah. Faktor kebudayaan, pihak pengusaha bertanggungjawab atas kejadian atau resiko yang terjadi di perusahaannya dengan bentuk memberikan santunan, perawatan ataupun biaya ganti obat