Implikasi Yuridis Ketiadaan Kewenangan Penghentian Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Latar belakang pemilihan tema tersebut adalah KPK sebagai badan yang dibentuk oleh pemerintah demi mewujudkan supremasi hukum, seharusnya memilki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3), dikarenakan untuk mewujudkan kepastian hukum, yaitu dengan tidak adanya perbedaan kewenangan terhadap penanganan perkara yang sama, dalam hal ini perkara tindak pidana korupsi. Kewenangan yang dimilki oleh KPK beertentangan denga kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan ataupun Kepolisisan dalam hal Penghentian penyidikan. Selain itu mengingat betapa pentingnya penghentian penyidikan itu sendri, dikarenakan jika pada saat penyidikan ternyata bukti yang selama ini ditemukan tidak memenuhi kriteria cukup bukti dan terlebih jika tersangka tersebut meninggal dunia. Kedua hal tersebut yang dapat membuat betapa pentingnya KPK untuk memiliki kewenangan tersebut. Berdasrakan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apakah Implikasi Yuridis Ketiadaan Kewenangan Penghentian Penyidikan Oleh KPK? Penulis karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang sudah penulis inventarisasi kemudian di analisis dengan menggunakan teknik interpretasi komparatif atau interpretasi perbandingan hukum, yang diawali dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan analisa dan perbandingan dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, yaitu; (1) Tidak adanya kepastian hukum terkait tersangka yang meninggal dunia; (2) Tidak adanya kepastian hukum terkait perkara yang tidak cukup bukti; (3) munculnya perbedaan penanganan perkara korupsi antara KPK dengan Kepolisian ataupun dengan Kejaksaan terkait penyidikan dan pnuntutan. Kesemuanya itu berawal dari perbedaan kewenangan KPK yang tidak berwenang mengeluarkan SP3 dan penyidik lainnya yaitu kejaksaan dan kepolisian yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SP3 terhadap perkara yang sama. Berdasarkan hal itu, penulis merasa terdapat konflik antara kedua peraturan tersebut yang membuat tidak adanya kepastian hukum