Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Oleh Badan Hukum Koperasi

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro oleh Badan Hukum Koperasi. Pilihan tema ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan usaha koperasi yang tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana milik anggotanya saja, melainkan juga masyarakat non anggota. Agar tidak menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan untuk menguatkan kedudukannya, koperasi mendirikan suatu Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut LKM) yang memiliki legalitas untuk mengelola dana anggota dan masyarakat. LKM yang didirikan oleh koperasi selanjutnya dinamakan Koperasi LKM. Pendirian Koperasi LKM menimbulkan akibat hukum karena adanya perbedaan pengaturan antara Koperasi dan LKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga Keuangan Mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pendirian Lembaga Keuangan Mikro oleh badan hukum Koperasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peristiwa hukum berupa pendirian LKM oleh badan hukum koperasi menimbulkan akibat hukum pada beberapa aspek dalam Koperasi LKM bersangkutan, antara lain: 1) Dalam aspek kegiatan usaha, Koperasi LKM dapat melakukan penghimpunan dan penyaluran dana yang tidak terbatas pada anggota saja, melainkan masyarakat secara umum. Selain itu, Koperasi LKM dapat memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha. 2) Dalam aspek permodalan, Koperasi LKM harus menyesuaikan dan menerapkan segala ketentuan mengenai permodalan LKM sesuai cakupan wilayah LKM nantinya. 3) Dalam aspek Kelembagaan, Pengurus dan Pengawas koperasi sebelumnya akan bertindak sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi LKM. Selain itu, perlu dilakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi karena adaya perubahan bidang usaha Koperasi LKM. 4) Dalam aspek pengawasan, Koperasi LKM akan diawasi OJK yang berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Kementerian Dalam Negeri