Implementasi Kewajiban Peserta Lelang Dalam Melakukan Penawaran Terhadap Obyek Lelang (Studi Di Kantor Balai Lelang Swasta Serasi Kota Sidoarjo)

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan tentang kewajiban peserta lelang dalam melakukan penawaran terhadap obyek lelang. Pemilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh adanya kegiatan lelang dimana dalam pasal 60 ayat (1 dan 3) Peraturan Menteri Keuangan (untuk selanjutnya disebut PMK) Nomor 109/PMK.06/2013 tentang perubahan atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang diterangkan bahwa peserta lelang wajib mengajukan penawaran terhadap obyek lelang namun dalam implementasinya masih ada peserta lelang yang tidak mengajukan penawaran terhadap obyek lelang namun tidak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : 1. Bagaimana implementasi kewajiban peserta lelang dalam melakukan penawaran terhadap obyek lelang di balai lelang swasta serasi Kota Sidoarjo? 2. Apa hambatan yang terjadi dalam implementasi kewajiban peserta lelang dalam melakukan penawaran terhadap obyek lelang? 3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam implementasi kewajiban peserta lelang dalam melakukan penawaran terhadap obyek lelang Kemudian penulisan karya tulis ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan maksud dan tujuan untuk menyelesaikan fakta untuk identifikasi yang pada akhirnya menuju kearah penyelesaian masalah. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari nara sumber terkait yaitu Pimpinan Kantor Perwakilan Balai lelang swasta Serasi Kota Sidoarjo, Notaris dan Pejabat Lelang kelas II dan data sekunder berupa norma atau aturan, pendapat para ahli. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data terkait dengan implementasi kewajiban peserta lelang dalam melakukan penawaran terhadap obyek lelang. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa implementasi kewajiban peserta lelang yang peneliti uraikan menggunakan teori Lawrence M.Friedman terdiri dari Substansi, Struktur, dan Budaya masih menemui hambatan – hambatan. Beberapa hambatan – hambatan tersebut didapatkan upaya - upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan agar setiap peserta lelang di dalam pelaksanaan lelang semuanya mengajukan penawaran terhadap obyek lelang dan bagi yang tidak mengajukan mengajukan penawaran mendapatkan sanksi sebagaimana pula diatur dalam PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang