Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten Terhadap Kewajiban Pemegang Paten Membayar Biaya Pemeliharaan Tahunan Paten (Studi Di Kantor Sentra Hki Universitas Brawijaya)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten Terhadap Kewajiban Pemegang Paten Membayar Biaya Pemeliharaan Tahunan Paten. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya kewajiban yang tidak dilakukan oleh pemegang paten dalam membayar biaya pemeliharaan tahunan paten. Dalam hal ini yang dimaksud pemegang paten adalah Universitas Brawijaya sebagai lembaga perguruan tinggi yang juga peduli dengan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Universitas Brawijaya sebagai pemegang paten dari kurang lebih 50 paten yang telah granted akan tetapi belum membayar biaya pemeliharaan tahunan dari paten-paten tersebut. Paten-paten yang telah granted tetapi tidak dibayarkan biaya pemeliharaan tahunannya selama tiga tahun berturut-turut maka paten dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan biaya pemeliharaan tahunan paten tidak dibayar oleh pemegang paten yang bisa berakibat paten batal demi hukum di Universitas Brawijaya? (2) Bagaimana upaya pemegang paten (Universitas Brawijaya) agar kewajiban membayar biaya pemeliharaan tahunan paten dapat dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara yang mendeskripsikan secara menyeluruh data yang diperoleh dari wawancara. Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan wawancara dengan pemberi informasi yaitu Ketua Kantor Sentra HKI Universitas Brawijaya dan Wakil Rektor II Universitas Brawijaya bersama 6 (orang) inventor Universitas Brawijaya. Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut dibuat transkrip wawancara. Lalu baru peneliti memilih dan memilah data yang sesuai dengan konteks penelitian dan yang tidak kemudian dianalisis dengan hukum, teori dan penjelasan yang berkaitan dengan kewajiban pemegang paten membayar biaya pemeliharaan tahunan paten. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa faktor-faktor yang menyebabkan biaya xii pemeliharaan tahunan paten tidak dibayar oleh pemegang paten di Universitas Brawijaya terletak pada faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum sebagaimana hal tersebut berada dalam teori Lawrence M. Friedmann tentang efektivitas hukum atau penegakan hukum. Pertama, substansi hukum dari Undang-undang 14 Tahun 2001 tentang Paten tidak menunjukkan pertentangan baik dengan Undang-undang yang sejajar (sinkronisasi horisontal) maupun di bawahnya (sinkronisasi vertikal), akan tetapi belum ada peraturan pelaksana yang dapat menjelaskan dan menjabarkan secara terperinci mengenai substansi Pasal 18 Undang-undang Pasal 14 Tahun 2001 tentang Paten. Kedua, stuktur hukum di Universitas Brawijaya belum mengatur terkait kebijakan ataupun policy yang jelas dan kongkrit guna melaksanakan kewajiban pada Pasal 18 Undang-undang Pasal 14 Tahun 2001 tentang Paten. Ketiga, budaya hukum yang berkembang di kalangan inventor Universitas Brawijaya yaitu mereka diharapkan melakukan penelitian di bidang teknologi untuk menghasilkan paten-paten yang granted. Rata-rata orientasi inventor-inventor Universitas Brawijaya mendaftarkan invensinya yaitu apabila paten tersebut granted maka sertifikat patennya dapat digunakan untuk kenaikan pangkat mereka karena nilai KUM-nya tinggi serta dapat digunakan untuk akreditasi, baik universitas, fakultas, jurusan, maupun laboratorium. Sehingga banyak paten-paten di Universitas Brawijaya yang tidak laku karena tidak dilakukan upaya komersialisasi dan tidak terserap oleh kebutuhan kalangan industrial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya pemegang paten (Universitas Brawijaya) agar kewajiban membayar biaya pemeliharaan tahunan paten dapat dilakukan maka pertama, dengan melakukan upaya komersialisasi paten yaitu memasarkan paten-patennya agar digunakan oleh masyarakat dan menghasilkan generating income. Kedua, dengan membentuk unit usaha akademik dengan mekanisme yang lebih terencana yaitu mekanisme kerja komersialiasi hasil riset dan paten Universitas Brawijaya. Ketiga, melakukan alih teknologi, suatu langkah revolusioner yang dilakukan oleh salah satu inventor Universitas Brawijaya, Trinil Susilawati, beliau melakukan kontrak perjanjian pengalihan hak atas temuan teknologi atau perjanjian pemberian ijin penggunaan teknologi dengan kalangan industrial