Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bentuk Ledok (Angkutan Barang) Di Tulungagung

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan ledok di Tulungagung. Hal ini dilatarbelakangi karena masih banyaknya kendaraan ledok yang beroperasi di Tulungagung, padahal kendaraan ledok tersebut melanggar banyak ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni persyaratan teknis dan laik jalan, perlengkapan, serta surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor. Sehingga, kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas menegakkan hukum, seharusnya melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan ledok tersebut. Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana penegakan hukum oleh Kepolisian Tulungagung terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan ledok di Tulungagung? (2) Apa kendala yang dihadapi Kepolisian Tulungagung dalam menegakkan pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan ledok di Tulungagung? (3) Bagaimana upaya Kepolisian Tulungagung untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan ledok di Tulungagung? Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai pihak seperti Polres Tulungagung, Dishubkominfo Kabupaten Tulungagung, pemilik kendaraan ledok, dan pembuat kendaraan ledok. Kemudian untuk data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang didapat dari internet, toko buku, dan perpustakaan. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan ledok, dilakukan oleh Kepolisian Tulungagung secara selektif, artinya tidak ditegakkan apabila dioperasikan di jalan desa untuk kepentingan perekonomian masyarakat, dan akan ditegakkan apabila dioperasikan di jalan raya. Penegakan hukum secara selektif tersebut dilakukan karena Kepolisian Tulungagung mengalami beberapa kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap kendaraan ledok. Terkait kendala Kepolisian Tulungagung dalam menegakkan hukum tersebut, terdapat tiga kendala yang dihadapi, yakni adanya kepentingan masyarakat terkait faktor ekonomi, kemudian adanya rasa kemanusian, serta masih rendahnya kesadaran hukum pemilik kendaraan ledok. Ketiga kendala tersebutlah yang menyebabkan tidak maksimalnya penegakan hukum oleh Kepolisian Tulungagung. xiv Kemudian untuk mengatasi kendala tersebut, atau setidaknya meminimalisir adanya kendaraan ledok, Kepolisian Tulungagung selama ini hanya melakukan sosialisasi serta himbauan terhadap pemilik kendaraan ledok