Pelaksanaan Tugas Pegawai Negeri Sipil Sebagai Wakil Atau Kuasa Hukum Dari Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Pada Sidang Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Tugas PNS Sebagai Wakil Atau Kuasa Hukum Dari Badan Atau Pejabat TUN Pada Sidang Di PTUN Surabaya. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya pandangan masyarakat mengenal kuasa hukum disama artikan dengan advokat. Berkaitan dengan kuasa hukum atau wakil maka pada praktiknya, penerima kuasa untuk mewakili badan atau Pejabat TUN pada sidang di PTUN tidak hanya advokat saja tetapi pada praktiknya dapat diberikan juga kepada kepala atau staf Biro Hukum, Pegawai, atau orang tertentu yang ditunjuk oleh instansi. Seorang Advokat dapat menjalankan tugas profesinya yaitu dengan memenuhi persyaratannya sesuai dengan yang ditentukan oleh UU Advokat. Jika seorang advokat belum memenuhi syarat-syarat yang dalam UU Advokat maka seorang tersebut belum dapat memberikan jasa hukum kepada klien nya. Jika dilihat dari hal tersebut, maka bagaimana mengenai pns yang ditunjuk untuk mewakili atau sebagai kuasa hukum dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada sidang di Pengadilan. Kewenangan dari pns tersebut apakah sama dengan advokat ketika mewakili atau sebagai kuasa hukum. Disini harus lebih diperjelas mengenai pengaturan pelaksanaan tugas masing-masing jika memang ternyata terdapat perbedaan agar tidak terjadi kerancuan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam karya tulis ini: (1) Bagaimana pelaksanaan tugas PNS sebagai wakil atau kuasa hukum dari badan atau Pejabat TUN di PTUN Surabaya? (2) Apa saja yang menjadi hambatan PNS sebagai wakil atau kuasa hukum dari badan atau Pejabat TUN di PTUN Surabaya? Karya tulis ini menggunakan metode empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisa menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu suatu metode analisa dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan serta memberikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan hambatan PNS sebagai wakil atau kuasa hukum pada sidang di PTUN Surabaya. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, maka penulis memperoleh jawaban atas permasalahan bahwa pelaksanaan tugas pegawai negeri sebagai wakil atau kuasa hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu dengan memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Dalam negeri No. 12 tahun 2014 dan melalui prosedur dari pemberian surat tugas hingga pembuatan surat kuasa khusus kemudian pada pelaksanaannya prosentase pegawai negeri sipil sebagai wakil atau kuasa hukum mengalami keberhasilan dalam menjalankan tugas meskipun terdapat hambatan yang dirasakan baik dari pns itu sendiri maupun dari PTUN