Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Investor Dalam Pembiayaan Sekunder Perumahan

Pembiayaan Sekunder Perumahan merupakan suatu alternatif pembiayaan yang dibentuk oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Pembiayaan Sekunder Perumahan ini memiliki tujuan untuk memberikan pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang rata-rata memiliki penghasilan menengah ke bawah untuk mampu memiliki rumah sendiri. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Kemudian dilakukan penafsiran atau interpretasi terhadap beberapa sumber hukum yang ada, maka ditemukanlah bentuk perlindungan hukum bagi Nasabah dan Investor dalam Pembiayaan Sekunder Perumahan baik yang sifatnya Preventif maupun Represif yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor xii Jasa Keuangan serta bentuk perlindungan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan sekunder perumahan. Terdapat beberapa pihak yang berperan dalam Pembiayaan Sekunder Perumahan ini, selain Bank sebagai penyalur kredit (Originator),dan Lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan juga terdapat Nasabah atau Debitur KPR, serta pihak Investor yang menyediakan sumber dana dari Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi yang dibeli melalui bursa. Pihak Nasabah dan Investor merupakan pihak-pihak yang lemah dan sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan dalam kasusnya masing-masing. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum yang pasti dan cukup melindungi kepentingan baik bagi Nasabah maupun Investor dari hal-hal tersebut di atas maka akan terdapat kepastian upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh secara preventif maupun represif. Mengingat keberadaan sistem keuangan melalui Pembiayaan Sekunder Perumahan sangat riskan dan apabila terjadi kegagalan maka akan menimbulkan dampak yang sistemik seperti halnya krisis keuangan yang terjadi karena fenomena Subprime Mortgage pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Bentuk perlindungan hukum ini menjadi sangat penting mengingat di dalamnya terdapat upaya terhadap hak-hak yang harus dilindungi dan juga terdapat kewajiban yang pula harus dilaksanakan untuk kemudian di bentuk di dalam norma atau hukum itu sendiri agar dapat berjalan secara efektif, adil, dan bermanfaat