Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Yang Terkait Dengan Kegagalan Dalam Pembangunan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1796 K/Pid.Sus/2012)

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana para pihak jasa konstruksi terkait dengan kegagalan pembangunan. Pilihan tema ini dilatarbelakangi dengan adanya beberapa peraturan yang perlu penulis kaji terkait dengan faktor apa saja yang melandasi mengenai pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pihak jasa konstruksi. Seiring dengan perkembangan zaman bentuk kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh subyek hukum beraneka ragam, dalam hal ini tidak hanya subyek hukum perseorangan melainkan bisa melibatkan korporasi atau perusahaan. Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan masalah (case study).Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode perbandingan perraturan perundnag-undangan yang penulis implementasikan dengan permasalahan yang tertuang dalam kajian putusan hakim. Hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa pertanggungjawaban pidana para pihak jasa kosntruksi didasarkan pada kesalahan yang dilakukan oleh kontraktor, pengawas dan konsultan serta bebrapa kesalahan tersebut tertuang dalam pasal 43 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Dalam putusan hakim juga terdapat ketidaktepatan hukum yakni seharusnya hakim memasukan juga pasal 374 KUHP tentang penggelapan