Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait Perbedaan Penerapan Syarat-Syarat Pembatalan Merek Terkenal Antara Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Agung Dalam Kasus Piaget Dan Piaget Polo (Studi Kasus Putusan Niaga Nomor 18/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Mahkamah AgungNomor 762 K/Pdt.Sus/2012). Pilihan tema ini dilatarbelakangi pada putusan pengadilan tingkat pertama, perlindungan hukum merek terkenal tidak terjadi pada. Hal tersebut dapat berakibat buruk bagi perkembangan sosial, ekonomi dan teknologi yang dapat menjadi hambatan dalam perdagangan domestik dan internasional. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah syarat pembatalan merek berdasarkan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2001 Ten...
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA , STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKART...
Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun dalam asas monogami ini te...
Tugas pokok dari Pengadilan Negeri sebagai badan pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memer...
Usaha untuk meraih predikat merek terkenal terhadap suatu produk bukan hal yang mudah. Pemilik merek...
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum di Indonesia, khususnya...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaku usaha ya...
Pada penulisan skripsi ini, Penulis membahas mengenai proses penentuan unsur perbuatan melawan huku...
Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dimana perkawinan adalah ikatan lahi...
Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan implikasi yuridis perubahan pasal 43 Ayat (1) ...
Di dalam era pembangunan yang sejalan dengan konvensi-konvensi internasional bahwa peranan merek men...
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Peg...
Dalam dunia perdagangan, ada pemilik merek terdaftar yang menggunakan mereknya untuk jenis barang da...
Merek merupakan bagian dari HKI sebagai alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang d...
Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi ...
Dalam era modern sekarang ini dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional, peranan merek menj...
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA , STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKART...
Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun dalam asas monogami ini te...
Tugas pokok dari Pengadilan Negeri sebagai badan pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memer...
Usaha untuk meraih predikat merek terkenal terhadap suatu produk bukan hal yang mudah. Pemilik merek...
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum di Indonesia, khususnya...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaku usaha ya...
Pada penulisan skripsi ini, Penulis membahas mengenai proses penentuan unsur perbuatan melawan huku...
Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dimana perkawinan adalah ikatan lahi...
Pada karya tulis ini, penulis mengangkat permasalahan implikasi yuridis perubahan pasal 43 Ayat (1) ...
Di dalam era pembangunan yang sejalan dengan konvensi-konvensi internasional bahwa peranan merek men...
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Peg...
Dalam dunia perdagangan, ada pemilik merek terdaftar yang menggunakan mereknya untuk jenis barang da...
Merek merupakan bagian dari HKI sebagai alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang d...
Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi ...
Dalam era modern sekarang ini dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional, peranan merek menj...
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA , STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKART...
Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun dalam asas monogami ini te...
Tugas pokok dari Pengadilan Negeri sebagai badan pelaksana Kekuasaan Kehakiman ialah menerima, memer...