Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/Ag/2010 Pada Kasus Waris Berbeda Agama Berdasarkan Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 16K/AG/2010 pada kasus waris berbeda agama berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya putusan hakim yang memberikan waris kepada istri dari pewaris yang beragama islam tetapi istri berbeda agama. Sedangkan menurut Hukum Islam tidak dapat waris jika beragama selain Islam, peraturan tersebut disebutkan pada pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam. Maka terdapat dasar pertimbangan baru dari hakim yang memutus perkara tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 pada kasus waris berbeda agama berdasarkan pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendeketan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik Interpretasi ekstensif yaitu metode interpretasi melebihi batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal dengan cara melakukan menentukan isi atau makna aturan hukum dari Undang-undang, putusan Mahkamah Agung, dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hakim telah melakukan pembaharuan hukum dengan memberikan wasiat wajibah kepada waris yang berbeda agama menyimpang dengan aturan dalam KHI, namun waris non Muslim dengan alasan keadilan tidak dapat dipersalahkan mengingat banyak aturan-aturan Indonesia yang diadopsi dari hukum Adat yang berlandaskan pada keseimbangan dan kemaslahatan umat tanpa memandang agamanya. Dalam pertimbangannya hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim Evie Lany Mosinta (Tergugat) atas dasar keadilan tidak dapat dipersalahkan mengingat banyak aturan-aturan Indonesia yang diadopsi dari hukum Adat yang berlandaskan kepada keseimbangan dan kemaslahatan umat tanpa memandang agamanya untuk memperoleh hak- haknya. Jika dilihat dari aspek hukum Islam, maka pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non Muslim oleh Mahkamah Agung atas dasar pertimbangan demi keadilan sebenarnya tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena tidak sesuai dengan nash dan ketentuan Hukum Kewarisan Islam. Maka Evie Lany Mosinta berhak atas ½ bagian harta bersama dan ¼ bagian dari harta bersama suami melalui wasiat wajibah