Kewenangan Absolut Peradilan Di Indonesia Dalam Memeriksa Sengketa Yang Mengandung Klausul Arbitrase ( Studi Kasus Pt Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Dengan Pt Berkah Karya Bersama )

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Kewenangan Absolut Peradilan Di Indonesia Dalam Memeriksa Sengketa Yang Mengandung Klausul Arbitrase. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya tindakan Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut yang menuntut PT Berkah Karya Bersama dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan pada perjanjian yang telah disepakati keduanya tercantum klausul arbitrase. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa apabila dalam perjanjian telah tercantum klausul arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : Apakah tindakan salah satu pihak dalam perjanjian yang mengandung klausul arbitrase mengajukan gugatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri dibenarkan oleh hukum ? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendeketan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi atau penafsiran dan penulis memilih menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tindakan yang dilakukan salah satu pihak yang dalam perjanjiannya telah menyepakati adanya klausul arbitrase untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri bertentangan denganpasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 11 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa apabila parapihak telah menyepakati untuk memilih forum arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut karena sengketa tersebut merupakan kewenangan absolut arbitrase yang lahir dari adanya klausul arbitrase. Sehingga tindakan Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut melanggar ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa