Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan konsep pidana mati dalam tindak pidana korupsi yang adil dan berkepastian hukum. Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang sedang marak terjadi saat ini. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa yang terhadapnya diperlukan suatu penanganan yang serius. Sanksi tegas diperlukan untuk menekan maraknya tindak pidana ini misalnya dengan penjatuhan pidana mati yang merupakan sanksi yang paling berat dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan eksistensi pidana mati dalam Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia dan bertujuan untuk menemukan konsep pidana mati dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) yang didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan topic permasalahan. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah intepretasi garamatikal atau penafsiran menurut tata bahasa. Hasil penelitian ini membicarakan tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan mendeskripsikan ancaman pidana mati yang terdapat dalam Undang-undang Korupsi, yakni dalam Pasal 2 ayat (2). Pidana mati terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya yang diharapkan mampu menekan semakin merajalelanya kejahatan ini. Melihat apa yang dilakukan Republik Rakya Cina (RRC), penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi ternyata efektif dan berhasil mengurangi kejahtan ini. Hal tersebut dapat dijadikan contoh bagi Indonesia yang saat ini tindak pidana ini sangat marak terjadi. Kesimpulan dan saran dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penguatan atau penegasan terhadap Undang-Undang Korupsi perlu dilakukan agar tindak pidana ini tidak terjadi lagi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan pidana mati dalam lebih banyak lagi daripada yang sekarang, yang hanya 1 pasal saja. Pembenahan atau perubahan terhadap Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi ini perlu dilakukan supaya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi