Pertanggungjawaban Pidana Terkait Penyalahgunaan Produk Turunan Narkotika

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pertanggungjawaban Pidana Terkait Penyalahgunaan Produk Turunan Narkotika. Hal ini dilatar belakangi karena produk turunan narkotika memiliki efek yang sangat buruk bagi kesehatan manusia yaitu dapat merusak fisik dan mental. Produk turunan narkotika masih belum diatur secara spesifik oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga, pertanggungjawabannya terbentur oleh asas legalitas. Maka, dalam hal ini dapat menjadi celah hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan produk turunan narkotika. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terkait penyalahgunaan produk turunan narkotika? (2) Bagaimana prospek pengaturan tindak pidana penyalahgunaan produk turunan narkotika di Indonesia ? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari Penelusuran Pustaka Pribadi, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Penelusuran Pustaka di Pusat Dokumentasi Dan Informasi Hukum Universitas Brawijaya, Penelusuran melalui media Internet. Bedasarkan hasil penelitian bahwa Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan produk turunan narkotika, antara lain melalui penafsiran hakim yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan produk turunan narkotika, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan produk turunan narkotika/bentuk perampasan kemerdekaan, pemberian wajib lapor bagi pecandu narkotika, penyitaan aset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari tindak pidana penyalahgunaan produk turunan narkotika. prospek pengaturan terkait tindak penyalahgunaan produk turunan narkotika di indonesia narkotika baik dalam instrumen internasional maupun nasional adalah dalam instrumen internasional yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Ratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional (United Nation Convention Transnational Organized Crimes) dan United Nations Convention Against Narcotic Drugs And Psychitropic Subtance 1988 belum diatur secara spesifik mengenai produk turunan narkotika yang belum diatur. Sama halnya dalam Instrumen nasional khususnya dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menyikapi hal tersebut maka seharusnya lembaga penegak hukum diharapkan segera membuat revisi peraturan perundang-undangan tentang narkotika yang mengatur segala jenis produk turunan narkotika dan berbagai penanganan yang dapat diberikan terkait makin berkembangnya modus operandi tindak pidana penyalahgunaan produk turunan narkotika