Pelaksanaan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Mojokerto

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini banyak bermunculan berbagai macam produk barang impor yang dipasarkan kepada konsumen di Indonesia. Jika tidak berhati-hati maka tanpa disadari konsumen menerima begitu saja barang yang dikonsumsinya, contohnya saja pakaian bekas impor di Mojokerto yang masih bebas diperdagangkan oleh para pelaku usaha meskipun Kementrian Perdagangan telah mengeluarkan larangan resmi melalui Surat Edaran Nomor 48/SPK/SD/2/2015 yang ditujukan kepada seluruh pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan pakaian bekas impor di Indonesia yang dikarenakan pakaian-pakaian bekas impor tersebut telah diuji laboratorium bahwa terdapat bakteri yang membahayakan untuk kesehatan manusia, sedangkan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pakaian Bekas Impor di Kabupaten Mojokerto? (2) Apa hambatan yang dihadapi oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas impor? (3) Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Disperindag dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pakaian bekas impor? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif yaitu suatu metode teknik analisis jenis data dengan menyusun data secara sistematis dari hasil kuisioner dan wawancara kepada yang bersangkutan, yang kemudian dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait penjualan pakaian bekas impor di Mojokerto tidak terlaksana dengan baik, peran Pemerintah dalam hal ini sangat kurang karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai masih bebasnya para pelaku usaha dalam memperdagangkan pakaian bekas impor ii setelah adanya larangan resmi dari Kementrian Perdagangan. Adapun Hambatan yang dihadapi oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kemampuan daya beli masyarakat, kurangnya anggaran, sikap tidak sadar hukum oleh pelaku usaha. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, upaya yang dapat dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Mojokerto adalah mengadakan program sosialisasi, mendirikan UKM (Usaha Kecil Menengah), memasukkan anggaran melalui APBD, dan melakukan program pembinaan kepada para pelaku usaha