Jenis Dan Kriteria Fasilitas Kesejahteraan Dalam Pasal 100 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

Pada skripsi ini penulis membahas kekaburan hukum mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan pada pasal 100 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menghendaki pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Namun, peraturan pelaksana jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan tersebut dari tahun 2003 hingga tahun 2015 belum juga terbentuk. Penyediaan fasilitas kesejahteraan disesuaikan dengan 2 (dua) unsur yaitu, kemampuan perusahaan dan kebutuhan pekerja/buruh. Fasilitas kesejahteraan merupakan pemberian fasilitas atau penyediaan fasilitas tambahan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh untuk menunjang produktifitas dan kesejahteraannya. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian pada skripsi ini mengangkat rumusan masalah, apa jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan untuk pekerja/buruh dalam pasal 100 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ? Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum (normatif). Penelitian hukum normatif berawal dari ketidakjelasan norma, baik karena kekosongan norma, kekaburan norma, maupun pertentangan norma (konflik norma). Penelitian ini berawal dari adanya kekaburan norma, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia) serta menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum, literatur-literatur hukum maupun jurnal hukum. Sedangkan analisis yang digunakan merupakan penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa jenis dan kriteria penyediaan fasilitas kesejahteraan dalam suatu perusahaan hanya dapat disesuaikan dengan ukuran kemampuan perusahaan seperti pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Di Perusahaan Swasta beserta peraturan pelaksananya yaitu Keputusan Bupati Nomor 568/Kep 455/Nakertrans/2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Di Perusahaan Swasta yang terbagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu perusahaan besar, sedang, dan kecil. Apabila disesuaikan dengan kebutuhan pekerja/buruh, hal tersebut tidak dapat menjadi salah satu acuan atau unsur yang pasti. Karena kebutuhan pekerja merupakan suatu hak yang tidak dapat dikurangi namun dapat dibatasi oleh hukum. Maksud pembatasan tersebut bahwa dalam penyediaan fasilitas kesejahteraan tidak mengurangi kebutuhan pekerja/buruh melainkan hanya membatasi karena disesuaikan dengan ukuran kemampuan perusahaan, yang dimana untuk membedakan fasilitas antara perusahaan besar, sedang dan kecil